Partai Demokrat kembali menegaskan sikap lamanya menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme DPRD. Sikap ini disampaikan untuk menegaskan pentingnya Pilkada secara langsung demi menjaga demokrasi dan partisipasi rakyat.
Demokrat Keras Tolak Pilkada Lewat DPRD
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, dalam konferensi pers di Jakarta, menyatakan bahwa pihaknya konsisten menolak wacana pengembalian Pilkada melalui DPRD. Menurut Demokrat, Pilkada langsung merupakan wujud demokrasi yang paling transparan dan partisipatif, sehingga pelaksanaannya harus dipertahankan.
“Kami percaya Pilkada langsung adalah hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara bebas dan jujur. Mengembalikan mekanisme lewat DPRD justru mengurangi hak tersebut dan berpotensi membuka ruang praktik politik yang tidak sehat,” tegas Sekjen Demokrat. (kompas.com)
Alasan Penolakan dan Argumen Politik
Partai Demokrat menilai Pilkada lewat DPRD berpotensi memicu praktik politik transaksional dan korupsi, karena calon kepala daerah hanya dipilih oleh sekelompok kecil anggota DPRD yang rawan pengaruh uang dan kepentingan politik sempit.
Selain itu, Pilkada langsung dianggap lebih menguatkan hubungan antara pemimpin daerah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mewakili aspirasi publik. Demokrat menekankan bahwa demokrasi harus berjalan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. (cnnindonesia.com)
Respons Partai Politik dan Pemerintah
Wacana pengembalian Pilkada lewat DPRD muncul dari beberapa pihak yang menilai mekanisme Pilkada langsung rentan konflik dan biaya tinggi. Namun, sejumlah partai politik seperti PDIP, Golkar, dan PKS juga menunjukkan sikap hati-hati, sebagian mendukung evaluasi sistem Pilkada, namun belum sepenuhnya mendukung perubahan tersebut.
Pemerintah sendiri hingga kini belum mengambil keputusan final dan masih membuka ruang dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas politik dan demokrasi. (detik.com)
Masyarakat dan Pengamat Politik
Pengamat politik menilai sikap Demokrat mencerminkan keinginan menjaga demokrasi rakyat langsung yang telah berjalan sejak 2015. Namun, beberapa pengamat juga menyarankan agar pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Pilkada langsung agar lebih efisien dan mengurangi konflik politik.
Masyarakat secara umum masih cenderung mendukung Pilkada langsung sebagai bentuk kedaulatan rakyat, meski ada kekhawatiran terkait potensi politik uang dan konflik saat kampanye. (tirto.id)
Kesimpulan
Partai Demokrat menegaskan kembali penolakannya terhadap wacana Pilkada lewat DPRD, dengan alasan menjaga demokrasi yang langsung, transparan, dan partisipatif. Sikap ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara bebas. Pemerintah dan partai lain masih terus berdialog dalam menentukan arah kebijakan Pilkada ke depan.