Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto oleh pemerintahan Prabowo Subianto memicu perdebatan sengit terkait rekam jejak otoritarianisme, pelanggaran HAM, dan makna “kepahlawanan” di Indonesia hari ini.
Latar Belakang
Soeharto, Presiden ke‑2 Republik Indonesia (1967‑1998), kini masuk dalam daftar calon gelar pahlawan nasional yang diajukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk diserahkan ke Prabowo Subianto sebagai Presiden. Antara News+2Antara News+2
Usulan tersebut diketahui muncul bersama puluhan nama lain yang diajukan sebagai “calon pahlawan nasional” dalam tahun 2025. Asia Pacific Solidarity+1
Apa yang Diusulkan
-
Kementerian Sosial telah menyerahkan laporan usulan ke Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (DGKT) yang mencakup nama Soeharto bersama sekitar 40 nama lainnya. Antara News+1
-
Dalam pernyataan resmi, juru bicara Presiden menyebut bahwa nama Soeharto “termasuk dalam daftar sepuluh kandidat” atau “termasuk di antara beberapa nama” yang diajukan. Kompas
-
Penentuan final akan melalui persetujuan presiden dan diumumkan sebelum atau pada hari Hari Pahlawan (10 November) tahun 2025. Asia Pacific Solidarity
Argumen Pendukung
-
Para pendukung menyoroti jasa Soeharto dalam pembangunan fisik infrastruktur Indonesia pasca‑kemerdekaan, stabilitas internal pada era awal, dan hilangnya presiden secara formal sebagai hal yang bisa dikontestasikan. Nasional Kompas+1
-
Pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyebut bahwa belum terbukti secara hukum keterlibatan Soeharto dalam “genosida 1965” sehingga argumentasi penolakan karena pelanggaran HAM harus disandingkan dengan dokumen dan bukti. Reddit+1
Kritik dan Kontroversi
-
Kelompok hak asasi dan masyarakat sipil menolak usulan ini besar‑besaran. KontraS menyatakan ini sebagai langkah penghapusan sejarah dan pembenaran bagi pelanggaran HAM masa Orde Baru. Kontras+1
-
Kritikus menyebut bahwa pemberian gelar pahlawan ke tokoh yang berkuasa 32 tahun itu, dan yang di bawah rezimnya terjadi pelanggaran sistemik, akan mengecilkan arti “pahlawan” dan melemahkan reformasi. eg.rakyat.news+1
-
Debate juga muncul tentang apa definisi “sepuluh kandidat” yang disebut dalam pernyataan—apakah “sepuluh” sebagai batas formal atau hanya indikatif. Dokumentasi menunjukkan “sekitar 40 nama” diajukan, bukan persis sepuluh. Antara News+1
Implikasi Politik dan Sejarah
-
Pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional akan menjadi simbol penting dalam narasi politik Indonesia, khususnya dalam era pemerintahan Prabowo yang memiliki latar militer dan koneksi dengan Orde Baru.
-
Jika disetujui, langkah ini bisa memperkuat retrospektif positif terhadap era Orde Baru, yang kontroversial karena pertumbuhan ekonomi disertai dengan pembungkaman politik dan pelanggaran hak asasi.
-
Dari sudut sejarah dan pendidikan publik, keputusan ini memaksa bangsa Indonesia untuk mendialogkan ulang warisan masa lalu: antara pembangunan dan otoritarianisme, antara stabilitas dan pelanggaran.
Kesimpulan
Usulan agar Soeharto menjadi pahlawan nasional menandai persimpangan antara politik, sejarah, dan moral publik. Keputusan tersebut bukan hanya soal satu nama, tetapi soal bagaimana Indonesia memilih memaknai “kepahlawanan”, bagaimana negara mengakui jasa besar sekaligus mencatat kesalahan besar, dan bagaimana generasi mendatang akan mengenang masa lalu. Apakah langkah ini akan memperkuat rekonsiliasi atau memperdalam konflik narasi? Itu masih tergantung pada proses selanjutnya.