Wakil Wali Kota Bandung Erwin Diperiksa Kejaksaan, Kasus Korupsi?

Bandung/Jakarta — Wakil Wali Kota Bandung, Erwin (lahir 18 Mei 1972), telah menjalani pemeriksaan selama sekitar tujuh jam oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bandung (Kejari) pada Kamis 30 Oktober 2025. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2025.

Kronologi Pemeriksaan

Pemeriksaan yang berlangsung sejak pagi hingga sore (± 09.30 WIB hingga 16.30 WIB) ini dilakukan sebagai bagian dari surat perintah penyidikan Nomor Print 4215/M.2.10/FB.2/10/2025 tertanggal 27 Oktober 2025. Rmol.id Penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandung serta menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, handphone, dan laptop. tvonenews.com

Meski Erwin diperiksa sebagai saksi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna menegaskan bahwa hingga kini belum ada status tersangka terhadap Erwin. detiknews

Isu Utama dan Fokus Penyidikan

Penyidikan berfokus pada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Pemkot Bandung, khususnya pada pengadaan atau penetapan kebijakan yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Meskipun detail kasus belum dipublikasikan secara luas, Kejari Kota Bandung telah mempertimbangkan pencegahan ke luar negeri terhadap Erwin sebagai langkah antisipasi agar proses hukum berjalan lancar. cnnindonesia.com

Profil Singkat Erwin

Erwin adalah seorang politisi dan pengusaha yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Bandung. Ia dikenal aktif di komunitas keagamaan dan pendidikan, serta memiliki latar belakang Sarjana Ekonomi dari Universitas Pasundan dan Magister Pendidikan Agama Islam dari Universitas Islam Nusantara. tvonenews.com

Implikasi Pemeriksaan dan Dampaknya

  • Bagi pemerintahan lokal: Pemeriksaan terhadap figur penting seperti Wakil Wali Kota menimbulkan sorotan publik terkait integritas dan transparansi pemerintahan kota Bandung.

  • Bagi birokrasi & keuangan daerah: Penyelidikan ini dapat mendorong evaluasi ulang mekanisme pengadaan dan tata kelola anggaran daerah, guna mencegah potensi kerugian.

  • Bagi masyarakat & kepercayaan publik: Meningkatnya kasus figur publik diperiksa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal—sehingga komunikasi yang terbuka menjadi penting.

Kesimpulan

Pemeriksaan Erwin oleh Kejari Kota Bandung menandai bab penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pejabat daerah terkait dugaan korupsi. Meski saat ini masih berstatus saksi, langkah antisipasi seperti pencegahan ke luar negeri menunjukkan bahwa penyidik memandang kasus ini serius.
Ke depan, publik dan pemangku kebijakan perlu menyoroti hasil akhir proses ini—termasuk transparansi penyidikan dan akuntabilitas pihak terkait—agar kepercayaan terhadap pemerintahan lokal tetap terjaga.