Latar Belakang – Kenapa “kabur”?
-
Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, jadi sorotan tajam setelah nekat berangkat umrah ke Tanah Suci bersama istri ketika kabupatennya sedang diterpa bencana banjir dan longsor — tanpa izin resmi dari pusat. CNN Indonesia+2detikcom+2
-
Keberangkatannya terungkap lewat unggahan di media sosial agen travel. Foto-fotonya viral dan memicu kemarahan publik dan politisi. Reddit+2Liputan6+2
-
Padahal, dalam dokumen resmi, Mirwan sempat menyatakan bahwa Pemkab Aceh Selatan “tidak sanggup menangani kondisi darurat bencana” — artinya, harus ada pimpinan yang benar-benar hadir di lapangan untuk koordinasi penanganan krisis. CNN Indonesia+2CNN Indonesia+2
Dengan kata lain: dia pergi ibadah saat rakyatnya butuh pemimpin. Wajar kalau banyak yang merasa ini bukan sekadar blunder — tapi pengkhianatan terhadap tanggung jawab publik.
Desakan Pemberhentian & Evaluasi — Wacana dari Partai dan Pemerintah Pusat
✊ Usulan dari Partai Gerindra & Sufmi Dasco
-
Dasco sebagai Ketua Harian Gerindra mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar melakukan evaluasi terhadap Mirwan MS, kemudian memberhentikan sementara jabatan Bupati. Tujuannya: agar ada Pelaksana Tugas (Plt) yang benar-benar fokus menanggulangi bencana. detiknews+2Liputan6+2
-
Menurut Dasco, pemecatan permanen bukan domain partai, melainkan ranah DPRD Aceh Selatan lewat prosedur resmi. Kalau mekanisme itu ditempuh, partai tak akan ikut intervensi. CNN Indonesia+2iNews.ID+2
-
Sebagai langkah awal, Gerindra sudah menjatuhkan sanksi internal kepada Mirwan — menunjukkan partai “ngerasa malu punya kader seperti ini.” suara.com+2Liputan6+2
🏛️ Tindakan Resmi dari Kemendagri
-
Kemendagri melalui Tito Karnavian memutuskan untuk memberhentikan sementara Mirwan MS selama 3 bulan, terhitung mulai 9 Desember 2025. Dasar sanksi: pelanggaran Pasal 76 ayat 1 huruf i UU 23/2014 (melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin saat tanggung jawab besar). detiknews+2Disway+2
-
Sebagai gantinya, Kemendagri menunjuk Baital Mukaddis — Wakil Bupati Aceh Selatan — sebagai Plt Bupati, supaya penanganan bencana tidak terhenti. Disway+2detiknews+2
-
Dalam masa penonaktifan sementara, Mirwan juga akan “magang” di Kemendagri — mendapat pembinaan mengenai penanganan bencana dan manajemen pemerintahan daerah. detiknews+2detikcom+2
Kontroversi & Respons dari Berbagai Pihak
-
Pemerintah pusat — termasuk Tito — mengaku “menyayangkan” keputusan Mirwan. Tito menegaskan bahwa dalam situasi bencana, membantu rakyat adalah ibadah paling utama, bukan meninggalkan mereka untuk ibadah ke luar negeri. detikcom+2Liputan6+2
-
Di sisi lain, pihak Pemkab Aceh Selatan sempat memberi argumen bahwa keberangkatan dilakukan setelah “kondisi dianggap stabil” — air telah surut di banyak lokasi, korban sudah tertangani, dan beberapa layanan darurat sudah berjalan. detiknews+2CNN Indonesia+2
-
Namun argumen itu dianggap tak cukup: banyak yang bilang, stabil atau tidak — kehadiran pemimpin adalah simbol tanggung jawab dan solidaritas. Terutama ketika banyak warga masih trauma dan butuh kepastian.
Implikasi dan Pelajaran: Kenapa Kasus Ini Penting
-
Kasus ini jadi preseden penting soal tanggung jawab pejabat publik saat krisis — bahwa jabatan publik tidak boleh dianggap seperti urusan pribadi. Pamrih pribadi (umrah, misalnya) bisa berkonflik dengan kewajiban besar terhadap masyarakat.
-
Langkah cepat dari partai (Gerindra) dan pemerintah pusat menunjukkan ada tekanan nyata terhadap pejabat yang “kabur dari tanggung jawab.” Ini sinyal: kredibilitas pejabat makin dipertaruhkan.
-
Penonaktifan sementara + magang bukan hanya sanksi — namun juga bentuk rehabilitasi: memberi kesempatan bagi pejabat untuk belajar tata kelola krisis, supaya ke depan tidak terulang.
-
Bagi publik — terutama warga Aceh Selatan — ini semacam “ujian moral” pejabat: apakah mereka benar-benar hadir saat dibutuhkan, atau lebih peduli urusan pribadi?
Kesimpulan: “Kabur” itu, Siapa Untung?
Dengan sikap tegas dari partai dan Kemendagri, kasus Mirwan MS menunjukkan bahwa tindakan seorang bupati dalam situasi darurat bisa dibawa ke ranah evaluasi dan sanksi — bukan sekadar penilaian moral.
Usulan Sufmi Dasco Ahmad untuk penonaktifan sementara bukan sekadar gertak sambal: dia menyerukan mekanisme resmi yang nyata, demi memastikan pemimpin hadir di tengah krisis dan warga tidak ditinggal sendiri.